Ponorogo – Kesempatan kembali ke tengah masyarakat menjadi harapan bagi banyak warga binaan. Namun, jalan menuju hak integrasi tidak bisa ditempuh secara instan. Setiap usulan harus melewati penilaian berlapis untuk memastikan penerima benar-benar siap menjalani kehidupan baru setelah menjalani pembinaan.
Proses itu berlangsung di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo pada Rabu (8/7/2026). Sebanyak 12 warga binaan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai tahapan pengusulan hak integrasi.
Sidang digelar di Aula Sasono Condrodimuko dan dipimpin Ketua TPP yang juga Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Yusril Arinaldy.
Kegiatan turut dipantau secara virtual oleh perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya proses.
Dalam sidang tersebut, setiap warga binaan diberi kesempatan menyampaikan kesiapan serta komitmennya untuk mengikuti program integrasi.
Tim TPP kemudian melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan perilaku selama menjalani masa pidana, keaktifan mengikuti program pembinaan, kepatuhan terhadap tata tertib, hingga kesiapan beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat.
Yusril Arinaldy menegaskan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting sebelum usulan hak integrasi diajukan kepada pihak yang berwenang.
Seluruh proses dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan.
"Melalui Sidang TPP ini, kami memastikan setiap usulan integrasi telah melalui proses penilaian yang komprehensif. Hak integrasi diberikan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan," ujar Yusril.
Menurutnya, hak integrasi bukan sekadar bentuk pemenuhan hak warga binaan, tetapi juga bagian dari proses reintegrasi sosial yang harus dipersiapkan secara matang.
Karena itu, keputusan yang dihasilkan dalam Sidang TPP mempertimbangkan berbagai aspek agar warga binaan mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan sidang berlangsung tertib dan lancar. Melalui mekanisme ini, Rutan Kelas IIB Ponorogo terus memperkuat komitmennya menghadirkan layanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pembinaan dan perubahan perilaku warga binaan.
Bagi Rutan Ponorogo, keberhasilan program integrasi tidak hanya diukur dari terpenuhinya hak warga binaan, tetapi juga dari kesiapan mereka untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari.
Posting Komentar