Ponorogo - Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Ponorogo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, mengikuti secara virtual pengarahan webinar series yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Senin (29/07).
Karutan Ponorogo berpartisipasi mengikuti kegiatan Webinar Series Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim bertempat di The Singhasari Hotel & Resort.
Webinar kali ini mengusung tema "SDM Berkualitas Menyongsong Indonesia Emas 2045," yang akan dilaksanakan pada 5 Agustus 2024 mendatang.
Sementara itu, Suwarno Kepala Subsi Pengelolaan Rutan Ponorogo dan Staf mengikuti secara virtual kegiatan Webinar melalui ruang kerja.
Webinar ini diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dengan tujuan meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengharuskan setiap ASN untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.
Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu menegaskan bahwa webinar series ini dirancang secara khusus dan berkelanjutan hingga delapan seri.
Razilu menekankan pentingnya perhatian terhadap pengembangan kompetensi SDM sebagai misi utama BPSDM.
Webinar series ini direncanakan berlangsung dalam delapan seri, mengingat misi utama dari kegiatan ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta akselerasi pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Kemenkumham.
Rangkaian webinar telah dimulai pada 25 Juni 2024 dengan pengenalan Aplikasi MOOC, yang akan digunakan dalam pelaksanaan webinar pada 5 Agustus 2024 mendatang, dan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.
Di akhir arahannya, Razilu meminta kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi untuk secara khusus menjadi pembina kepegawaian dan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM RI dalam peningkatan pengembangan kompetensi pegawai di wilayah. **
Posting Komentar